Rohil – Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan pungutan sepihak di Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, kian menjadi sorotan publik setelah Lurah setempat, Khairul Mizan S.Pd, memilih bungkam saat dimintai keterangan.
Tim media telah mengonfirmasi hal tersebut melalui pesan WhatsApp pribadinya pada Selasa, 30 Juni 2026, namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada jawaban atau penjelasan apa pun yang disampaikan terkait tuduhan yang dilayangkan warga.
Berdasarkan laporan warga rimba melintang , Khairul Mizan diduga memaksakan kebijakan pengumpulan dana sebesar Rp200.000 setiap bulan melalui jajaran RT dan RW. Dana tersebut diklaim sebagai infak untuk menyantuni kaum dhuafa dan anak yatim, namun dalam pelaksanaannya sama sekali tidak melalui musyawarah mufakat.
Tidak ada rapat pembahasan, tidak ada kesepakatan bersama, dan yang paling mencurigakan adalah peruntukan dana tidak jelas serta tidak tepat sasaran. Karena banyak warga menolak dan keberatan, beban setoran itu justru dipikul sendiri oleh para Ketua RT/RW yang terpaksa mengeluarkan uang pribadi agar tidak mendapat tekanan dari pihak kelurahan.
“Kami terpaksa rogoh kantong sendiri supaya tidak ditekan staf. Ini bukan program bantuan, tapi paksaan yang memberatkan,” ungkap salah satu narasumber yang tak mau namanya disebutkan.
Situasi semakin memanas ketika para ketua RT/RW yang berani mengajukan pertanyaan atau menolak kebijakan tersebut justru diganti secara sepihak. Penggantian dilakukan dengan alasan “permintaan masyarakat”, padahal masa berlaku Surat Keputusan (SK) jabatan mereka masih cukup lama.
Warga pun mempertanyakan cara kerja kepemimpinan tersebut. “Kalau bertanya tidak dijawab, kalau menolak langsung diganti, di mana ruang demokrasi di tingkat kelurahan? Jabatan itu untuk melayani, bukan memaksakan kehendak pribadi,” tegas warga.
Menyikapi hal ini, masyarakat meminta Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir, Inspektorat Kabupaten, serta Camat Rimba Melintang segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh.
“Kami tidak serta-merta menuduh, tapi kami butuh kejelasan. Jika program ini benar dan bersih, tunjukkan laporan penggunaan dananya. Jika terbukti ada penyimpangan, segera tindak tegas dan ganti dengan pemimpin yang benar-benar peduli melayani warga,” pungkas warga.
